VIDEO : DETIK-DETIK HELIKOPTER JATUH DI SUNGAI BARITO KALIMANTAN SELATAN,

VIDEO : DETIK-DETIK HELIKOPTER JATUH DI SUNGAI BARITO KALIMANTAN SELATAN,

Sosial Budaya NAS Register Center   6:05 AM

 

FB News, KALIMANTAN SELATAN – Sebuah helikopter jenis Eurocopter EC225LP Super Puma dengan nomor registrasi VH-HGM mengalami kecelakaan dan jatuh ke perairan Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu (8/11/2026).

Detik-detik kecelakaan tersebut terekam dalam video amatir warga dan beredar luas di media sosial.

Helikopter tersebut diketahui sedang menjalankan misi water bombing, yakni mengambil dan membawa air untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Namun, saat menjalankan misi tersebut, helikopter terlihat kehilangan kendali, menukik, hingga akhirnya jatuh ke sungai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, helikopter tersebut membawa tiga orang awak. Dua orang pilot berkewarganegaraan Australia berhasil ditemukan dalam kondisi selamat dan mendapatkan penanganan medis.

Sementara satu awak lainnya, Yayan Supyansuri, warga negara Indonesia yang bertugas sebagai Helicopter Landing Officer (HLO), sempat dinyatakan hilang.

Namun, dalam perkembangan terbaru, korban akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar pukul 18.08 waktu setempat. Nahas, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Dengan demikian, kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia, sementara dua awak lainnya berhasil selamat.

Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan masih menunggu hasil investigasi pihak berwenang.

Peristiwa ini menjadi duka mendalam, terutama bagi keluarga korban dan seluruh pihak yang terlibat dalam misi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Selamat jalan Yayan Supyansuri. Dedikasi dalam menjalankan tugas menjadi bagian dari perjuangan kemanusiaan. (Red)

Transisi Energi Pedesaan, Pemerintah Fokus Percepat Pembangunan Infrastruktur Tenaga Surya

Transisi Energi Pedesaan, Pemerintah Fokus Percepat Pembangunan Infrastruktur Tenaga Surya

Nasional Register Center   8:48 PM

 

JAKARTA — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mematangkan langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur dan kemandirian energi di tingkat pedesaan. Fokus utamanya kini diarahkan pada percepatan implementasi energi terbarukan yang difokuskan pada penyediaan layanan fasilitas publik di berbagai wilayah seluruh tanah air. Langkah masif ini menjadi bagian dari peta jalan besar pemerintah dalam mengejar target kapasitas energi surya secara nasional demi mewujudkan pemerataan akses energi dari garis depan pembangunan.

Penyediaan fasilitas publik dasar berbasis surya ini diharapkan tidak hanya memberikan keamanan dan menerangi wilayah pedalaman secara merata, tetapi juga menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat daerah. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya tiap wilayah memiliki kemandirian infrastruktur yang bersumber dari energi bersih. Pembangunan sarana publik yang andal dan terintegrasi ini menjadi program strategis yang didorong penuh oleh pemerintah guna menghapus ketergantungan pada jaringan konvensional berbahan bakar fosil.

Komitmen serius tersebut dibuktikan dengan kebijakan fiskal di mana pemerintah mengucurkan alokasi subsidi dari APBN dalam jumlah luar biasa besar khusus untuk sektor energi hijau ini. Menjadikan transisi energi bersih pada fasilitas umum sebagai salah satu program prioritas mutlak, dukungan pendanaan masif dari kantong negara ini diproyeksikan untuk menopang seluruh pembiayaan pengadaan unit pencahayaan mandiri serta infrastruktur penunjang berbasis surya di ribuan titik pedesaan.

Pemerintah sebenarnya mematok target agresif agar proyek strategis elektrifikasi fasilitas publik ini dapat berjalan nyata dan mulai bergulir signifikan pada tahun 2026 ini. Langkah cepat ini diambil demi mempercepat pemerataan akses penerangan ramah lingkungan yang selama ini dinilai lambat di wilayah terpencil. Pengalihan ke sistem aplikasi mandiri per titik ini diproyeksikan mampu memangkas beban anggaran operasional daerah yang selama ini membengkak untuk pemeliharaan jaringan kabel dan pasokan listrik fosil konvensional.

Namun, meskipun pasokan dana subsidi dari APBN telah disiapkan secara masif, realisasi di unit komunitas paling dasar menunjukkan dinamika yang kompleks dan menantang. Akselerasi proyek pengadaan fasilitas umum ini masih terbentur oleh berbagai kendala di daerah, terutama dari lingkungan desa yang belum sepenuhnya memberikan dukungan penguatan secara optimal. Hambatan administratif lokal serta kurangnya sinkronisasi kebijakan dinilai memperlambat ritme kerja pemerintah pusat yang ingin bergerak cepat memanfaatkan potensi energi terbarukan ini.

Masalah klasik seperti minimnya koordinasi administratif lokal hingga ketiadaan regulasi daerah yang sinkron untuk pengelolaan fasilitas umum kerap menjadi batu sandungan eksekusi di lapangan. Kondisi ini secara tidak langsung menyiratkan perlunya sinergi serta ruang bagi pengerjaan teknis dari pengembang eksternal profesional yang memiliki kesiapan pasokan perangkat pencahayaan jalan mandiri, keahlian instalasi tiang terintegrasi, serta pasokan komponen sistem modular berspesifikasi tinggi guna menyerap anggaran subsidi tersebut. Pemerintah pun terus mematangkan regulasi teknis pengadaan fasilitas publik serta skema keekonomian agar transisi energi di pedesaan tetap berjalan cepat lewat kemitraan berbagai pihak yang berkompeten. (AAH)

Otto Hasibuan Dorong PERADI Hadapi Era Baru dengan Soliditas dan Profesionalisme

Otto Hasibuan Dorong PERADI Hadapi Era Baru dengan Soliditas dan Profesionalisme

Nasional Register Center   11:41 PM

FB News - JAMBI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Jambi menjadi tuan rumah kunjungan Ketua Umum DPN PERADI, Prof. Otto Hasibuan, bersama jajaran pengurus pusat dalam agenda sharing session yang berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan pada Rabu malam, 24 Juni 2026.

Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua DPC PERADI Jambi, Dr. Muhammad Syahlan Samosir, menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara kepengurusan pusat dan daerah. Suasana diskusi yang penuh keakraban mencerminkan semangat persatuan sekaligus menegaskan peran PERADI sebagai organisasi advokat yang modern, profesional, dan berintegritas.

Dalam forum tersebut, Otto Hasibuan menyampaikan pandangan mengenai tantangan dan peluang yang akan dihadapi organisasi advokat di tengah perkembangan hukum, teknologi, dan dinamika sosial yang terus berubah. Ia menekankan pentingnya soliditas organisasi, peningkatan kualitas sumber daya advokat, serta penguatan peran PERADI sebagai pilar penegakan hukum yang menjunjung tinggi kode etik.

Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas gagasan strategis terkait arah pembangunan organisasi, peningkatan kapasitas anggota, hingga menjaga marwah profesi advokat sebagai officium nobile. Syahlan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Umum beserta jajaran DPN PERADI, menyebut pertemuan ini sebagai ruang berharga bagi advokat Jambi untuk memperoleh wawasan, motivasi, dan pemahaman lebih luas mengenai visi besar organisasi dalam menghadapi masa depan.

“Pertemuan ini menunjukkan kuatnya komitmen PERADI dalam membangun komunikasi harmonis antara pengurus pusat dan daerah. Kami optimistis sinergi ini akan memperkuat peran PERADI dalam mencetak advokat yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi energi positif bagi seluruh anggota PERADI, khususnya di Jambi, untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas profesi, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan semangat kebersamaan yang terus terjaga, PERADI di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan diyakini akan semakin kokoh dalam mengawal perkembangan profesi advokat dan memperkuat kontribusinya bagi kemajuan hukum Indonesia. (Nn)

Aktivis Usulkan Penganggaran Pendampingan Pengacara atau Konsultan Hukum dalam Tata Kelola Desa

Aktivis Usulkan Penganggaran Pendampingan Pengacara atau Konsultan Hukum dalam Tata Kelola Desa

Nasional Register Center   11:51 PM

FB News - Jakarta, September 2025 — Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Manajemen Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan bagi Aparatur dan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), aktivis senior Yan Salam Wahab menyampaikan usulan strategis terkait perlindungan hukum desa dan penguatan peran organisasi masyarakat sipil.

Yan mengusulkan agar penganggaran desa yang besar itu dapat secara sah memasukkan alokasi untuk bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan pengacara atau konsultan hukum, terutama dalam penyusunan peraturan desa dan pelaksanaan pembangunan yang berisiko konflik hukum.

“Setiap peraturan desa dan setiap rencana anggaran pembangunan sebaiknya melalui konsultasi hukum terlebih dahulu. Jangan sampai desa terjebak dalam pelanggaran administratif atau pidana hanya karena tidak paham dasar hukum,” ujar Yan.

Ia menekankan pentingnya kemitraan langsung dengan pengacara atau konsultan hukum dari organisasi advokat yang diakui undang-undang, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Menurutnya, desa perlu memiliki akses resmi ke tenaga hukum profesional agar kebijakan yang diambil memiliki legitimasi dan perlindungan hukum yang kuat.

“Kalau desa bisa anggarkan pembangunan fisik, kenapa tidak bisa anggarkan perlindungan hukum? Ini bukan soal kemewahan, tapi soal keberanian hukum dan keadilan bagi warga,” tegasnya.

Yan juga menyoroti peran strategis ormas dan LSM lokal dalam mendampingi desa. Ia mendorong agar organisasi masyarakat sipil yang aktif di tingkat desa—termasuk jaringan paralegal dan kelompok advokasi—diakui dalam sistem pembinaan kelembagaan dan diberi ruang untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan desa.

“Kalau kita bicara tata kelola ormas daerah, maka organisasi lokal desa harus masuk dalam kerangka itu. Mereka bukan pelengkap, tapi garda terdepan,” tambahnya.

Usulan ini menjadi salah satu catatan penting dalam forum bimtek tersebut dan mendapat tanggapan positif dari peserta. Kemendagri menyatakan akan menindaklanjuti masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan kebijakan kelembagaan masyarakat dan tata kelola desa tahun 2026. (NN)

Negara dalam Keadaan Genting: Kawan Bisa Menjadi Lawan, Api Berkobar di Mana-Mana, Demonstran Kembali Akan Turun ke Jalan

Negara dalam Keadaan Genting: Kawan Bisa Menjadi Lawan, Api Berkobar di Mana-Mana, Demonstran Kembali Akan Turun ke Jalan

Nasional Register Center   2:37 AM

Video Kantor DPRD Kota Makassae di Bakar

FB News - Jakarta, 31 Agustus 2025 — Indonesia tengah menghadapi gelombang demonstrasi nasional yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sejak 25 Agustus, aksi massa telah meluas ke lebih dari dua puluh kota, dipicu oleh kemarahan publik terhadap usulan tunjangan rumah anggota DPR di tengah tekanan ekonomi. Situasi semakin memanas setelah insiden tragis yang menewaskan Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, akibat dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi di depan DPR.

Di Jakarta, bentrokan pecah di kompleks DPR/MPR Senayan. Massa menjebol gerbang utama, membakar ban, dan melemparkan petasan ke arah aparat. Polisi membalas dengan gas air mata. Halte TransJakarta rusak, pembatas jalan hancur, dan sejumlah pohon tumbang. Di Tanjung Priok, rumah anggota DPR Ahmad Sahroni dijarah, diikuti penggerudukan rumah Eko Patrio dan Uya Kuya di malam hari.

Di Surabaya, Gedung Negara Grahadi terbakar setelah massa menuntut pembebasan rekan mereka yang ditahan. Di Bali, gerbang Mapolda jebol dan kaca jendela pecah akibat lemparan batu. Polisi menggunakan water cannon untuk membubarkan massa, dan 22 orang ditangkap. Di Cirebon, massa menutup akses jalan utama menuju Jawa Tengah, menyebabkan kemacetan panjang. Di Mataram, bentrokan di depan DPRD memicu kepulan asap tebal yang terlihat dari jarak jauh.

Fenomena “kawan menjadi lawan” semakin nyata. Tokoh-tokoh publik yang sebelumnya mendukung pemerintah kini bersikap kritis. Organisasi sipil dan mahasiswa yang semula moderat bergabung dalam barisan demonstran, menyerukan audit terbuka dan reformasi sistemik.

Aparat keamanan berjaga di seluruh penjuru. Di Depok, Kwitang, dan Senen, aparat bersenjata lengkap dikerahkan. Jalan-jalan ditutup, lalu lintas lumpuh, dan kejar-kejaran antara massa dan polisi tak terhindarkan. Di beberapa titik, listrik padam dan suasana mencekam.

Di media sosial, tagar #NegaraGenting dan #TurunKeJalan menjadi trending nasional. Seruan untuk turun ke jalan menyebar cepat, memperlihatkan konsolidasi gerakan sipil yang semakin solid. Spanduk perlawanan dikibarkan, titik kumpul ditentukan, dan mobil komando mulai bergerak.

Situasi ini menunjukkan bahwa keresahan publik bukan lagi bersifat lokal, melainkan telah menjadi isu nasional. Jika tidak segera ditangani dengan transparan dan tegas, potensi krisis sosial dan politik yang lebih dalam tidak dapat dihindari.

Rakyat bergerak. Jalanan kembali menjadi panggung perlawanan. Di tengah kobaran api dan suara tuntutan, arah masa depan bangsa sedang dipertaruhkan. (AAH)

OTT 20 Kepala Desa dan Camat di Lahat: Kejati Sumsel Ungkap Dugaan Pungli Dana Desa Terstruktur

OTT 20 Kepala Desa dan Camat di Lahat: Kejati Sumsel Ungkap Dugaan Pungli Dana Desa Terstruktur

Nasional Register Center   1:54 AM

FB News - Lahat, Sumatera Selatan – 25 Juli 2025 . Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 22 orang di Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat. Mereka terdiri dari 20 kepala desa, seorang camat, dan Ketua Forum Apdesi Kabupaten Lahat. OTT ini mengungkap dugaan pungutan liar (pungli) yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp65 juta.

Modus pungli dilakukan melalui pemotongan ADD sebesar Rp7 juta dari masing-masing kepala desa. Dana tersebut dikumpulkan oleh Ketua Forum Apdesi atas arahan camat, dan diduga akan diserahkan kepada oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menyatakan bahwa dana tersebut berasal dari pemotongan ADD oleh camat kepada para kepala desa.

“Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan dana desa oleh camat kepada para kepala desa. Indikasinya, dana itu mengalir kepada oknum aparat penegak hukum,” ujar Vanny dalam konferensi pers.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Adhryansah, menambahkan bahwa permintaan setoran sebesar Rp7 juta per kepala desa tidak sepenuhnya dipenuhi oleh semua pihak.

“Uang yang diberikan oleh kades tersebut terindikasi dari anggaran dana desa yang masuk dalam keuangan negara. Terkait permintaan uang Rp7 juta ini tidak seluruh kades memenuhinya,” jelas Adhryansah.

Kejati Sumsel menegaskan bahwa dana desa adalah bagian dari keuangan negara dan penggunaannya harus sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pemotongan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu merupakan pelanggaran serius dan akan ditindak tegas.

“Kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala desa agar tidak bermain-main dengan dana desa,” tegas Vanny.

Saat ini, tim penyidik masih mendalami aliran dana pungli, termasuk kemungkinan praktik ini sudah berlangsung berulang kali dan melibatkan pihak lain di luar struktur pemerintahan desa.

Kejati Sumsel juga mengimbau seluruh pemerintah desa untuk menolak segala bentuk pungli, tidak melayani permintaan dana dari pihak yang mengatasnamakan aparat penegak hukum, dan segera melaporkan tekanan atau intimidasi melalui kanal resmi pendampingan hukum. (IIS)

---