OTT 20 Kepala Desa dan Camat di Lahat: Kejati Sumsel Ungkap Dugaan Pungli Dana Desa Terstruktur

OTT 20 Kepala Desa dan Camat di Lahat: Kejati Sumsel Ungkap Dugaan Pungli Dana Desa Terstruktur

Nasional Register Center   1:54 AM

FB News - Lahat, Sumatera Selatan – 25 Juli 2025 . Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 22 orang di Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat. Mereka terdiri dari 20 kepala desa, seorang camat, dan Ketua Forum Apdesi Kabupaten Lahat. OTT ini mengungkap dugaan pungutan liar (pungli) yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp65 juta.

Modus pungli dilakukan melalui pemotongan ADD sebesar Rp7 juta dari masing-masing kepala desa. Dana tersebut dikumpulkan oleh Ketua Forum Apdesi atas arahan camat, dan diduga akan diserahkan kepada oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, menyatakan bahwa dana tersebut berasal dari pemotongan ADD oleh camat kepada para kepala desa.

“Uang tersebut diduga berasal dari pemotongan dana desa oleh camat kepada para kepala desa. Indikasinya, dana itu mengalir kepada oknum aparat penegak hukum,” ujar Vanny dalam konferensi pers.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel, Adhryansah, menambahkan bahwa permintaan setoran sebesar Rp7 juta per kepala desa tidak sepenuhnya dipenuhi oleh semua pihak.

“Uang yang diberikan oleh kades tersebut terindikasi dari anggaran dana desa yang masuk dalam keuangan negara. Terkait permintaan uang Rp7 juta ini tidak seluruh kades memenuhinya,” jelas Adhryansah.

Kejati Sumsel menegaskan bahwa dana desa adalah bagian dari keuangan negara dan penggunaannya harus sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pemotongan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu merupakan pelanggaran serius dan akan ditindak tegas.

“Kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala desa agar tidak bermain-main dengan dana desa,” tegas Vanny.

Saat ini, tim penyidik masih mendalami aliran dana pungli, termasuk kemungkinan praktik ini sudah berlangsung berulang kali dan melibatkan pihak lain di luar struktur pemerintahan desa.

Kejati Sumsel juga mengimbau seluruh pemerintah desa untuk menolak segala bentuk pungli, tidak melayani permintaan dana dari pihak yang mengatasnamakan aparat penegak hukum, dan segera melaporkan tekanan atau intimidasi melalui kanal resmi pendampingan hukum. (IIS)

---

Raja Ampat: Wisata Jadi Tambang, Alam Jadi Korban, Monyet Jadi Pengamat!

Raja Ampat: Wisata Jadi Tambang, Alam Jadi Korban, Monyet Jadi Pengamat!

Video dan Film Register Center   9:14 PM

FB News - Situasi di Raja Ampat makin tidak masuk akal. Wisatawan yang datang dengan harapan melihat keindahan alam malah disambut dengan suara mesin yang tidak ada jedanya.  

Kondisi terkini:  

- Ikan yang biasanya berenang santai mulai berlari… eh, maksudnya berenang lebih cepat untuk menghindari wilayah yang penuh debu tambang.  

- Monyet sudah berhenti bicara soal pisang, sekarang mereka ngobrol tentang logam berat dan dampak ekonomi jangka panjang.  

- Penduduk setempat mulai melihat peta wisata mereka dengan bingung, mencoba menentukan jalur yang masih tersisa untuk dinikmati.  

Efek makin liar:  

- Burung Cendrawasih mulai mempertimbangkan pindah ke kota dan bergabung dengan manusia, karena hutan mereka makin tipis.  

- Wisatawan yang tadinya mau foto underwater malah batal karena takut yang terlihat cuma batu dan jejak ban alat berat.  

- Aktivis lingkungan kehabisan kata-kata, mereka hanya bisa berdiri di pinggir pantai dan menghela napas panjang.  

Penduduk lokal akhirnya pasrah:  

- "Kalau Raja Ampat sudah setengah berubah, mungkin kita buat tur kombinasi: wisata alam pagi, studi tambang siang."  

- "Siapa tahu suatu hari nanti kita punya festival budaya yang menyertakan lomba bongkar pasang ekskavator!"  

- "Kalau begini terus, kita perlu bikin monyet sebagai duta lingkungan. Mereka lebih paham kondisi lapangan!"  

Jika tren ini berlanjut, jangan kaget kalau wisata Raja Ampat tahun depan punya brosur baru dengan slogan: Dari Alam ke Industri, Saksikan Transformasinya!  (Red)

Perkembangan Kasus Penembakan Polisi di Way Kanan, Lampung: Pelaku Terancam Hukuman Berat

Perkembangan Kasus Penembakan Polisi di Way Kanan, Lampung: Pelaku Terancam Hukuman Berat

Nasional Register Center   1:45 AM

Fajarbangsa - Way Kanan, Lampung – Kasus penembakan tiga anggota polisi di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan, terus menjadi pusat perhatian. Peristiwa yang terjadi pada Senin (17/3/2025) saat penggerebekan lokasi judi sabung ayam ini menewaskan Kapolsek Negara Batin bersama dua anggotanya, meninggalkan luka mendalam sekaligus memicu reaksi keras dari publik.

Hingga kini, tim investigasi gabungan Polri dan Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) telah menahan dua oknum anggota TNI, Kopka Basar dan Peltu Lubis, yang diduga kuat terlibat dalam aksi brutal ini. Mereka kini menghadapi ancaman hukuman berat, tidak hanya dari sidang militer, tetapi juga melalui proses pidana umum.

Dampak Hukum dan Tegasnya Langkah Aparat, Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika, menyatakan bahwa kasus ini akan ditangani dengan transparansi penuh, tanpa kompromi, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Para pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal berat tentang pembunuhan berencana, yang ancamannya hingga hukuman mati. Selain itu, pelanggaran ini juga mencoreng integritas militer, yang mengharuskan adanya sidang khusus di institusi militer untuk memberikan hukuman tambahan sesuai aturan disiplin tentara.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyebut insiden ini sebagai pelanggaran fatal yang tidak hanya mencoreng institusi, tetapi juga berpotensi merusak soliditas antara TNI dan Polri. "Ini adalah tindakan tercela yang tidak bisa ditoleransi. Penanganan hukum harus dilakukan dengan tegas dan tanpa pilih kasih," tegasnya.

Pesan Keadilan untuk Publik. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa tindakan kriminal, apalagi yang dilakukan oleh aparat negara, tidak akan mendapatkan tempat dalam sistem hukum. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk mereka yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Masyarakat kini menaruh harapan besar pada langkah tegas aparat untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya demi keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. (Red)

Ribut-ribut soal TPP di Kemendes Dihentikan, Legislator PAN Angkat Bicara

Ribut-ribut soal TPP di Kemendes Dihentikan, Legislator PAN Angkat Bicara

Nasional Register Center   10:03 PM

Fajarbangsa - Jambi, 3 April 2025 – Polemik pemberhentian sepihak tenaga pendamping profesional (TPP) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) terus memicu kecemasan di kalangan tenaga pendamping. Legislator Partai Amanat Nasional (PAN), A. Bakri, menyoroti pentingnya profesionalitas dalam struktur kerja Kemendes, namun juga mengakui bahwa isu ini telah menimbulkan keresahan yang mendalam di kalangan TPP.

“Komisi V DPR RI telah memberikan amanah kepada Menteri Yandri Susanto untuk memilih tenaga profesional yang dapat membantu pelaksanaan tugas di Kemendes,” ujar Bakri. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemberhentian sepihak ini telah menciptakan ketidakpastian bagi banyak tenaga pendamping yang selama ini berkontribusi besar dalam pembangunan desa.

Kecemasan di Kalangan TPP, BanyakBanyak TPP yang merasa khawatir dengan keputusan ini, terutama mereka yang telah bekerja bertahun-tahun dan memiliki pengalaman panjang. Ketidakjelasan mengenai alasan pemberhentian, ditambah dengan tudingan bahwa keputusan ini bermuatan politis, semakin memperburuk situasi. Beberapa TPP bahkan mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap masa depan pekerjaan dan stabilitas ekonomi keluarga mereka.

Isu Politis Dibantah, H. Bakri membantah tudingan bahwa pemberhentian TPP dilakukan atas dasar politis, terutama terkait status beberapa TPP sebagai mantan calon legislatif pada Pemilu 2024. Ia menegaskan bahwa keputusan ini murni berdasarkan kebutuhan profesionalitas dalam membangun kinerja Kemendes.

“Ini bukan soal politik. Mendes Yandri memahami kebutuhan untuk membangun desa dengan tenaga yang benar-benar profesional dan fokus pada tugasnya,” tegas Bakri.

Bakri mengingatkan bahwa isu ini harus segera ditanggapi agar tidak berkembang menjadi kepentingan yang tidak baik. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang transparan antara Kemendes dan tenaga pendamping untuk mengurangi kecemasan yang ada.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menyoroti pentingnya pengelolaan TPP berdasarkan indikator yang jelas. Ia menegaskan bahwa alasan pemberhentian TPP karena faktor pencalegan cenderung dibuat-buat, mengingat tidak ada aturan yang melarang TPP untuk maju sebagai calon legislatif.

Polemik pemberhentian TPP di Kemendes tidak hanya menjadi isu struktural, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan kesejahteraan tenaga pendamping. Legislator menyerukan pentingnya profesionalitas, transparansi, dan komunikasi yang baik untuk memastikan keberlanjutan pembangunan desa yang lebih baik. (Red)

Pelantikan Sejumlah Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta

Pelantikan Sejumlah Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta

Video dan Film Register Center   10:07 PM

Fajarbangsa - Jakarta, Kamis (20/2/2025) – Sejumlah kepala daerah terpilih mengikuti upacara pelantikan yang berlangsung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam acara yang khidmat tersebut, Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 961 kepala daerah yang terdiri dari berbagai tingkatan pemerintahan.

Pelantikan ini meliputi 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dari seluruh Indonesia. Proses pelantikan berlangsung lancar dan disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi negara serta tamu undangan lainnya.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengungkapkan harapannya kepada para kepala daerah terpilih untuk dapat bekerja dengan baik dan membawa perubahan positif bagi daerah masing-masing. "Saya mengharapkan kepala daerah yang baru dilantik dapat mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kita semua memiliki tugas besar untuk memajukan bangsa ini," ujarnya.

Para kepala daerah yang dilantik diharapkan dapat segera menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Selain itu, diingatkan pula agar selalu menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi tercapainya tujuan bersama.

Acara pelantikan ini juga diwarnai dengan prosesi penandatanganan pakta integritas oleh setiap kepala daerah sebagai bentuk komitmen mereka dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan pelantikan ini, diharapkan para kepala daerah yang baru dapat segera beradaptasi dan mulai bekerja untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di depan. (Red)

Kebakaran Gedung Kementerian ATR/BPN: Kronologi dan Penyebab

Kebakaran Gedung Kementerian ATR/BPN: Kronologi dan Penyebab

Video dan Film Register Center   6:47 PM

Fajarbangsa - Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengalami kebakaran pada Sabtu malam, 8 Februari 2025. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 23.09 WIB dan berhasil ditangani oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan.

Kebakaran terjadi di ruang Biro Hubungan Masyarakat (Humas) di lantai dasar gedung. Petugas keamanan di lokasi awalnya mencoba memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), namun api sudah membakar sejumlah dokumen di ruangan tersebut, menghasilkan asap tebal. Petugas kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Gulkarmat Jakarta Selatan, yang tiba di lokasi kebakaran pada pukul 23.17 WIB.

Sebanyak 80 personel dengan 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menanggulangi kebakaran tersebut. Petugas berhasil menjinakkan api pada pukul 23.45 WIB dan operasi pemadaman kebakaran dinyatakan selesai pada pukul 00.35 WIB.

Penyebab kebakaran ini diduga disebabkan oleh korsleting perangkat pendingin udara atau air conditioner (AC) di ruang Humas. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, juga mengungkapkan bahwa kebakaran mungkin terjadi karena komputer pegawai yang tidak dimatikan. Namun, penyebab pasti akan diselidiki lebih lanjut oleh tim Gulkarmat.

Kerugian yang ditaksir dari kebakaran ini mencapai Rp 448.656.000. Area yang terbakar seluas 48 meter kubik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memuji respons cepat dari tim pemadam kebakaran yang berhasil mengendalikan kebakaran sebelum merambat ke bagian lain gedung. "Berkat respons cepat mereka, kebakaran dapat segera dikendalikan sebelum merambat ke bagian lain gedung," ujarnya.

Kebakaran di Gedung Kementerian ATR/BPN merupakan insiden yang mengganggu operasional kementerian tersebut. Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian materi yang dialami cukup besar. Penyelidikan lebih lanjut oleh Gulkarmat akan membantu menentukan penyebab pasti dan mencegah insiden serupa di masa mendatang. (Red)